Pasal 3

(1) Prinsip dasar dalam Pemblokiran Data Kepegawaian

dan/atau Layanan Kepegawaian pada SIASN meliputi:

• kehati-hatian;
• antisipasi;
• akuntabilitas;
• keakuratan;
• kepastian hukum; dan
• transparansi.

(2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan upaya memastikan tindakan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian dengan memperhatikan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian.

(3) Prinsip antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan upaya pencegahan pelanggaran Manajemen ASN yang lebih jauh serta upaya meminimalisasi adanya kerugian keuangan negara.

(4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan upaya memastikan tindakan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Prinsip keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d merupakan upaya memastikan tindakan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian sesuai ketepatan dengan mengutamakan validitas Data PNS.

(6) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e merupakan upaya memastikan tindakan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f merupakan upaya memastikan tindakan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PADA SIASN

Bagian Kesatu Sistem dan Kriteria Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian