Pasal 26

(1) Penilaian Kinerja PNS yang melaksanakan penugasan

pada Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat penilai di instansi penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pejabat penilai instansi penerima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai PNS maka penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai pada instansi induk.