Pasal 19

(1) Jaringan intra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menggunakan jaringan intra pemerintah. (2) Dalam menggunakan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN harus: a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra BKKBN dengan jaringan intra pemerintah; b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.