Pasal 16

(1) Alat ukur Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian Kompetensi Penyuluh KKBPK sesuai dengan standar acuan yang telah ditetapkan. (2) Bentuk penilaian yang digunakan dalam Uji Kompetensi dapat berupa: a. penilaian portofolio; b. simulasi; c. tes tulis; dan/atau d. wawancara Kompetensi. (3) Pengaturan mengenai teknis pelaksanaan Uji Kompetensi yang meliputi: a. bentuk tes yang digunakan; b. jumlah soal; c. alokasi waktu; d. tata cara pengerjaan soal; dan e. hal lain yang terkait dengan penilaian Kompetensi. (4) Pengaturan mengenai teknis pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Bina Lini Lapangan.