Pasal 11

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi secara langsung pelaksanaan pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Dalam mengawasi pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota taat tata cara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Taat tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menerima berkas pendaftaran bakal calon dari partai politik yang bersangkutan; b. menerima salinan keputusan partai politik tentang penetapan nama pengurus partai politik dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; c. mencatat dalam buku registrasi:

1. nama pengurus partai politik;
2. nama partai politik yang mengajukan bakal calon, terdiri dari surat pencalonan dan lampirannya (Model BA) serta berkas dokumen pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon
3. hari, tanggal dan waktu penerimaan;
4. nama dan jabatan penghubung dalam kepengurusan partai politik; dan
5. alamat, nomor telepon dan nomor fax, alamat email kantor sekretariat partai politik. d. jumlah jenis dan jumlah berkas persyaratan kelengkapan administrasi partai politik yang mengajukan bakal calon serta kelengkapan persyaratan masing-masing bakal calon memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran. (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memeriksa buku registrasi pendaftaran. (5) Berdasarkan pemeriksaan terhadap buku registrasi pendaftaran, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menentukan sasaran pemeriksaan untuk memastikan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon secara sampling. (6) Selain penentuan secara sampling, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi awal yang disampaikan masyarakat.