Pasal 15

(1) Pengawasan proses tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menangani secara cepat dan tepat atas Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran.

www.djpp.kemenkumham.go.id