Pasal 14

Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, Bawaslu Provinsi melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. supervisi ke Panwaslu Kabupaten/Kota terkait kesiapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; b. sosialisasi bersama Bawaslu kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai:

1. ketentuan larangan politik uang;
2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan
3. memastikan pemilih mendapatkan formulir C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. c. koordinasi dengan KPU Provinsi terkait kesiapan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan kesiapan saksi peserta Pemilu; dan d. bimbingan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/kota tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.