Pasal 5

(1) Bawaslu bertugas dan berwenang melakukan: a. pengawasan pengolahan DP4 yang dilakukan oleh KPU; dan

b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN. (2) Bawaslu Provinsi melakukan: a. pengawasan terhadap:

1. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS;

2. rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan; dan

3. rekapitulasi DPT tingkat provinsi; dan b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses:

4. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

5. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

6. pembentukan Pantarlih;

7. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

8. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;

9. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;

10. penyampaian DPS kepada PPS;

11. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

12. perbaikan DPS;

13. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

14. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;

15. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

16. penetapan DPT; dan

17. pencatatan DPTb dan DPK. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan: a. pengawasan terhadap proses:

18. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

19. pembentukan Pantarlih;

20. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;

21. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;

22. penyampaian DPS kepada PPS;

23. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;

24. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

25. penetapan DPT; dan

26. pencatatan DPT; dan b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses:

27. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

28. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

29. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

30. perbaikan DPS;

31. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

32. penetapan DPT; dan

33. pencatatan DPTb dan DPK. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan: a. pengawasan terhadap proses:

34. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

35. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

36. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;

37. penyampaian DPS kepada PPS;

38. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

39. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;

40. penetapan DPT; dan

41. pencatatan DPTb; dan b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa terkait dengan proses:

42. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

43. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

44. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

45. perbaikan DPS;

46. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

47. penetapan DPT; dan

48. pencatatan DPTb dan DPK. (5) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap proses: a. pencocokan dan penelitian data Pemilih; b. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK; c. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS; d. perbaikan DPS; e. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK; f. penetapan DPT; dan g. pencatatan DPTb dan DPK.