Pasal 50

(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan atas memori keberatan, kontra memori keberatan dan dokumen- dokumen pendukung. (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan terhadap penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi. (3) Bawaslu dapat menghadirkan para pihak dalam pemeriksaan keberatan. (4) Putusan pemeriksaan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan Anggota majelis pemeriksa serta sekretaris pemeriksa.