Pasal 28

(1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan memuat: a. identitas pelapor yang terdiri atas:

1. nama;

2. alamat; dan

3. nomor telepon atau faksimile, dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. b. identitas terlapor terdiri atas:

4. nama;

5. alamat; dan

6. pekerjaan. c. identitas pihak terkait terdiri atas:

7. nama;

8. alamat; dan

9. pekerjaan. d. uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi:

10. terlapor;

11. waktu peristiwa;

12. tempat peristiwa;

13. saksi-saksi;

14. bukti lainnya; dan

15. kronologis peristiwa. e. hal yang diminta untuk diputuskan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya pelanggaran administrasi: a. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelanggaran terjadi paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; b. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, pelanggaran terjadi paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; atau c. pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

(4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap.