Pasal 9

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;

3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;

4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;

5. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

6. pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya;

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil;

8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

11. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; dan

12. proses penetapan hasil Pemilu Kada Kabupaten/Kota. b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah kabupaten/kota.