Pasal 96

(1) KPA selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA adalah sebagai berikut: a. MENETAPKAN Rencana Umum Pengadaan; b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di website www.inaproc.lkpp.go.id; c. MENETAPKAN Kelompok Kerja; d. MENETAPKAN Pejabat Pengadaan; e. MENETAPKAN Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; f. MENETAPKAN:

1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). g. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, KPA dapat: a. MENETAPKAN tim teknis; dan/atau b. MENETAPKAN tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes. www.djpp.kemenkumham.go.id