Pasal 25

(1) Keputusan penjatuhan sanksi berdasarkan pemeriksaan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Keputusan penjatuhan sanksi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan awal terhadap pegawai dengan status perbantuan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sedang dan berat, hasil pemeriksaan diserahkan kepada pimpinan instansi induk dari pegawai yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan.