Pasal 4

Jenis dan kategori Arsip Terjaga terdiri dari: a. Arsip Kependudukan, meliputi:

1. Database kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

2. Arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk;

3. Arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di wilayah perbatasan dan kepulauan terdepan;

4. Arsip tentang status kewarganegaraan (Naturalisasi). b. Arsip Kewilayahan, meliputi:

5. Arsip tentang dasar penetapan wilayah NKRI;

6. Arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah NKRI;

7. Arsip tentang batas perairan INDONESIA;

8. Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi. c. Arsip Kepulauan, meliputi:

9. Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau;

10. Arsip tentang luas dan besarnya kepulauan;

11. Arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan INDONESIA, berikut administrasi kependudukannya;

12. Arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antara wilayah NKRI dengan negara lain. d. Arsip Perbatasan, meliputi:

13. Arsip tentang kawasan perbatasan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan perbatasan, yaitu 3 kawasan perbatasan darat (Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini) dan 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar;

14. Arsip tentang batas wilayah negara yang meliputi batas darat dengan 3 negara (Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini), batas laut teritorial dengan 4 negara (Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste), serta batas laut yurisdiksi (Zone Economic Exclusive/ZEE dan landasan kontinen) dengan 9 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, India, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. e. Arsip Perjanjian Internasional, meliputi:

15. Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa;

16. Arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri;

17. Arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai draft, counterdraft dan draft final sampai dengan pengajuan permohonan full power dari perjanjian internasional;

18. Arsip tentang pertukaran nota diplomasi;

19. Arsip tentang ratifikasi perjanjian internasional. f. Arsip Kontrak Karya, meliputi:

20. Arsip tentang perjanjian usaha pertambangan;

21. Arsip tentang perjanjian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;

22. Arsip tentang perjanjian kontrak bagi hasil pengusahaan minyak dan gas bumi;

23. Arsip tentang perjanjian izin usaha pemanfaatan hutan. g. Arsip Masalah-masalah Pemerintahan yang Strategis, meliputi:

24. Arsip tentang Hasil dan Penetapan Pemilu PRESIDEN;

25. Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh PRESIDEN selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan;

26. Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tinggi Negara;

27. Arsip tentang kebijakan pengembangan pertahanan negara;

28. Arsip tentang operasi militer;

29. Arsip tentang intelijen dan pengamanan;

30. Arsip tentang pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan (alutsista);

31. Arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan nasional;

32. Arsip tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) khususnya hak cipta;

33. Arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur nasional;

34. Arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi.