Pasal 19

(1) Lembaga Services sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Pihak yang ditetapkan sebagai Lembaga Services harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. berbadan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas;

b. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi Services di GPN (NPG); dan c. sahamnya dimiliki bersama oleh:

1. Lembaga Switching; dan
2. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) yang mayoritas sahamnya dimiliki warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA. (3) Kepemilikan saham pada Lembaga Services oleh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 dapat berupa kepemilikan tidak langsung.