Pasal 10

(1) Penyelenggara yang merupakan Kelompok Usaha wajib memastikan penerapan APU dan PPT secara efektif pada perusahaan anak dan kantor cabang Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga ketersediaan: a. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pertukaran informasi antarperusahaan induk, perusahaan anak, dan kantor cabang;

b. kebijakan dan prosedur tertulis bagi fungsi audit internal dan/atau unit kerja APU dan PPT untuk memperoleh data dan informasi dari perusahaan anak dan kantor cabang; dan c. kebijakan dan prosedur tertulis pengamanan kerahasiaan data dan informasi.