Pasal 16

(1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dan melakukan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan

b. dokumen pendukung berupa:

1. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
2. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Nasabah yang memuat informasi mengenai: a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di INDONESIA; dan b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa perkiraan. (2) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi forward atau transaksi option di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:

1. keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
2. penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di INDONESIA; dan
3. sumber dana, jumlah penjualan, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen

Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa perkiraan. (3) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dalam sistem perbankan di INDONESIA. (4) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi forward atau transaksi option paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), tidak ada kewajiban bagi Nasabah untuk menyampaikan dokumen. (5) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara netting untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara netting untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi option paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi, dokumen pendukung, dan penetapan jenis dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA