Pasal 46

(1) Menteri menetapkan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik atas usul Kepala Kantor

wilayah.

(2) Satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik adalah seluruh atau sebagian wilayah

satu desa/kelurahan.

(3) Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang

• sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik;
• jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada;
• merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi:
• merupakan daerah pertanian yang produktif,
• tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.

(4) Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran Pemerintah Pusat atau

Daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan Menteri.

Paragraf 2 Persiapan