Pasal 31

(1) Untuk keperluan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dibuat peta bidang-bidang tanah.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 19 JULI 2023

www.hukumonline.com

(2) Peta bidang-bidang tanah dibuat dengan memetakan hasil pengukuran batas-batas bidang

tanah pada lembaran peta bidang-bidang tanah, atau dengan mengutip batas-batas bidang tanah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan batasnya oleh Panitia Ajudikasi, apabila peta dasar yang tersedia berupa peta foto.

(3) Lembaran peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kertas

HVS 80 mg dengan ukuran A3 (double kwarto) atau kertas lain yang ukurannya sejenis.

(4) Peta bidang-bidang tanah ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi.

(5) Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut:

• judul peta, yaitu "Peta bidang tanah";
• nomor RT/RW, nama Kelurahan/desa, Kabupaten/kotamadya, dan Propinsi;
• skala peta;
• panah utara;
• batas bidang-bidang tanah;
• jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi;
• nomor identifikasi bidang tanah;
• tanggal dan tanda tangan Ketua Panitia Ajudikasi.