Pasal 25

(1) Pengukuran bidang tanah pada prinsipnya dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional.

(2) Apabila pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin

dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional, maka pengukuran tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem koordinat lokal.