Pasal 24

(1) Perpanjangan pemberlakuan tindakan pengamanan dapat dilakukan

berdasarkan permohonan resmi yang diajukan oleh

industri dalam negeri atau atas dasar prakarsa Komite dalam

hal

terdapat …

PRESIDEN

terdapat alasan kuat bahwa kerugian dan atau ancaman kerugian yang

diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor masih tetap

akan berlanjut dan industri dalam negeri masih terus melakukan

penyesuaian struktural.

(2) Tindakan pengamanan selama masa perpanjangan tidak boleh

bersifat lebih restriktif daripada tindakan pengamanan sebelumnya.

(3) Masa berlaku tindakan pengamanan secara keseluruhan tidak boleh

melebihi 10 (sepuluh) tahun termasuk masa berlakunya tindakan

pengamanan sementara, masa berlakunya tindakan pengamanan tetap

dan perpanjangan tindakan pengamanan tetap.

(4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(2) secara bertahap diperingan atau diliberalisasikan selama masa

berlakunya tindakan pengamanan tetap.