TIM NASIONAL PENGALIHAN AKTIFITAS BISNIS TENTARA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

TIM NASIONAL PENGALIHAN AKTIFITAS BISNIS TENTARA

NASIONAL INDONESIA (TNI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

• bahwa berdasarkan Pasal 76 Undnag-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, diatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara langsung maupun tidak langsung.
• bahwa dalam rangka pengalihan aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan penilaian terhadap bisnis TNI dimaksud guna pengelolaan selanjutnya;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis TNI dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM NASIONAL

PENGALIHAN AKTIFITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI).

PERTAMA : Untuk memperlancar pengalihan seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta untuk menetapkan langkah kebijakan guna pengelolaan selanjutnya, dibentuk Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis TNI yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional.

KEDUA : Tim Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KETIGA : Tim Nasional bertugas untuk :

• melakukan penilaian yang meliputi inventarisasi, identifikasi, dan pengelompokan terhadap seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
• merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengalihan aktifitas bisnis yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian dan/atau pengelolaan selanjutnya guna ditata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• memberikan rekomendasi langkah-langkah kebijaksan kepada Presiden dalam rangka pengalihan aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah.

KEEMPAT :

1. Susunan keanggotaan Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

TIM PENGARAH :

• Ketua : Menteri Pertahanan;
• Anggota : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

• Sekretaris :Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan.

TIM PENGAWAS :

• Ketua : Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
• Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan;
• Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet;

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
2. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.

TIM PELAKSANA :

• Ketua : Erry Riyana Hardjapamekas;
• Wakil Ketua I : Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan;
• Wakil Ketua II : Asisten Personil Panglima Tentara Nasional Indonesia;
• Sekretaris : Harry Z. Soeratin;
• Anggota : 1. Ratnawati W. Prasodjo;

1. Silmy Karim;
2. Dandossi Matram;
3. Fero Purbonegoro;

1. Achil Ridwan Djajadiningrat;
2. Catharina Widyasrini.
3. Pembagian tugas, organisasi dan pelaksanaan ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana dengan persetujuan Tim Pengarah setelah dilakukan konsultasi dengan Tim Pengawas.
4. Untuk melaksanakan tugasnya, Tim Nasional dibantu oleh Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Sekretaris, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.

KELIMA :

1. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Tim Pelaksana melakukan koordinasi dengan Tim Pengawas.
2. Dalam hal terdapat permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan tugas Tim Nasional, Tim Pengawas meminta arahan kepada Tim Pengarah untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya.
3. Mekanisme dan tata kerja Tim Pengarah, Tim Pengawas dan Tim Pelaksana diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengarah.

KEENAM :

1. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dapat dibentuk kelompok kerja berdasarkan bidang usaha atau permasalahan dari aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pembentukan dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Nasional berwenang untuk :

1. meminta dokumen, keterangan, data dan/atau melakukan kunjungan langsung yang diperlukan yang berkaitan dengan aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. menggunakan jasa konsultan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
3. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama serta meminta bantuan, masukan atau pendapat dengan atau kepada instansi pemerintah, asosiasi profesi, pakar dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

KEDELAPAN :

Tim Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Nasional kepada Presiden, yang meliputi hasil penilaian aktifitas bisnis yang dimiliki oleh TNI baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengambilalihan aktifitas bisnis TNI.

KESEMBILAN :

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Departemen Pertahanan, dan

sumber lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH :

Tim Nasional menyelesaikan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling lambat tanggal 16 Oktober 2009.

KESEBELAS :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Februari 2008.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO