Pasal 3

(1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan surat

keputusan Menteri Agama bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan

wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4 …