Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang POKOK- POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESAI

(1) Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat Pangab yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Pangab adalah pembantu PRESIDEN dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

(1) Pangab mempunyai tugas pokok memimpin Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA serta melakukan pembinaan dan penggunaan segenap komponen kekuatan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah. (2) Pangab bersama Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA membantu Menteri Pertahanan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.

(1) Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. (2) Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara adalah alat negara yang berfungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, penegak hukum serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA memelihara dan meningkatkan kekuatan pertahanan keamanan negara yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, di laut, di udara, dan penertiban serta penyelamatan masyarakat. (4) Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA sebagai kekuatan sosial berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat INDONESIA. (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diarahkan agar mampu secara aktif mengembangkan demokrasi Pancasila, kehidupan konstitusional berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945, dan tegaknya hukum dalam rangka berhasilnya pembangunan nasional, serta memperkokoh ketahanan nasional di semua aspek kehidupan.

Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA terdiri atas : a. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat beserta cadangannya; b. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut beserta cadangannya; c. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara beserta cadangannya; d. Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Organisasi Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA disusun dalam 3 (tiga) tingkat: a. Tingkat Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA;

b. Tingkat Angkatan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; c. Tingkat Komando Utama Operasional. (2) Tingkat Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA terdiri dari : a. Eselon Pimpinan : Pangab. b. Pembantu Pimpinan :

1. Kepala Staf Umum, disingkat Kasum;
2. Kepala Staf Sosial Politik, disingkat Kas Sospol;
3. Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan, disingkat Irjen. c. Eselon Staf :
4. Staf Umum, disingkat Sum;
5. Staf Sosial Politik, disingkat Sospol;
6. Inspektur Jenderal dan Perbendeharaan, disingkat Irjen;
7. Staf Kebijaksanaan Strategis dan Perencanaan Umum, disingkat Srenum;
8. Staf Pribadi Pangab, disingkat Spri. d. Eselon Pelayanan :
9. Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Setum Mabes ABRI;
10. Detasemen Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Denma Mabes ABRI;
11. Satuan Komunikasi dan Elektronika Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Satkomlek ABRI. e. Eselon Pelaksana Pusat :
12. Lembaga Pertahanan Nasional, disingkat Lemhanas;
13. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Ber-senjata Republik INDONESIA, disingkat Sesko ABRI;
14. Akademi Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat AKABRI;
15. Pusat Pembinaan Mental Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Pusbintal ABRI;
16. Pusat Penelitian dan Pengembangan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkatan Puslitbang ABRI;
17. Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Pusjarah ABRI;
18. Pusat Kesehatan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Puskes ABRI;
19. Pusat Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Puspom ABRI;
20. Pusat Survai dan Pemetaan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Pussurta ABRI;
21. Pusat Penerangan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Puspen ABRI;
22. Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Babinkum ABRI;
23. Badan Pembekalan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Babek ABRI;
24. Badan Pembina Kekaryaan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Babinkar ABRI;
25. Pusat Keuangan Angkatan Bersenjat Republik INDONESIA, disingkat Pusku ABRI.

f. Eselon Pelaksana Pusat dan Eselon Staf: Badan Intelijen Strategis Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, disingkat Bais ABRI. (3) Tingkat Angkatan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA terdiri atas : a. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat, disingkat TNI-AD; b. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut, disingkat TNI-AL; c. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara, disingkat TNI-AU; d. Kepolisian Negara Republik INDONESIA, disingkat Polri. (4) Tingkat Komando Utama Operasional terdiri atas : a. Komando Strategis Nasional, disingkat Kostranas; b. Komando Pertahanan Udara Nasional, disingkat Kohanudnas; c. Komando Wilayah Pertahanan, disingkat Kowilhan. (5) Bagan Susunan Operasi Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan PRESIDEN ini.

Perincian dan perumusan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja yang belum cukup diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Pangab.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO