Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah

penyelenggara pemilihan umum yang independen dan non-partisan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000

tenatng Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999

tentang Pemilihan Umum.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota.

1. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD

Kabupaten/Kota.

1. Calon adalah calon yang diusulkan untuk mengisi keanggotaan

DPRD.

1. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum 1999.

1. Pimpinan Parpol di Daerah adalah Pengurus Parpol di Daerah, yaitu

Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan

Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD, DPW dan DPC

atau sebutan lainnya yang sejenis di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD yang selanjutnya disebut PPK

DPRD adalah Panitia yang menyelenggarakan pengisian keanggotaan

DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Daftar Calon Tambahan adalah daftar nama-nama calon anggota

DPRD yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagai tambahan pada

DCT Pemilihan Umum 1999.

1. Daftar …

PRESIDEN

1. Daftar Calon Sementara Baru yang selanjutnya disebut DCSB adalah

daftar nama-nama calon yang disusun oleh PPK DPRD berdasarkan

nama-nama calon DPRD yang tercantum dalam DCT Pemilihan

Umum 1999 dan atau ditambah calon tambahan yang diajukan oleh

Pimpinan Parpol.

1. Daftar Calon Tetap Baru yang selanjutnya disebut DCTB adalah

daftar calon tetap anggota DPRD yang ditetapkan oleh PPK DPRD

dari DCSB yang telah lulus seleksi.

1. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut TNI/POLRI.

1. Propinsi dan Kabupaten induk adalah Propinsi dan Kabupaten yang

belum dimekarkan sebelum berlangsungnya Pemilihan Umum 1999.

1. Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk adalah Propinsi dan

Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

1. Panitia Pengawas adalah Panitia yang mengawasi pelaksanaan

pengisian keanggotaan DPRD.

1. Independen dan non-partisan adalah bebas, mandiri, dan tidak berada

di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok

tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah.

BAB II …

PRESIDEN