Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN,

Pasal 1

(1) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, yang

selanjutnya disingkat STPP Medan, di Medan, Sumatera Utara.

(2) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, yang

selanjutnya disingkat STPP Magelang, di Magelang, Jawa Tengah.

(3) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, yang

selanjutnya disingkat STPP Gowa, di Makassar, Sulawesi Selatan.

(4) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, yang

selanjutnya disingkat STPP Manokwari, di Manokwari, Papua.

(5) STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa, dan STPP Manokwari

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan

Departemen Pertanian.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Akademi Penyuluhan Pertanian Medan diintegrasikan ke dalam STPP Medan, Akademi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta dan Akademi Penyuluhan Pertanian Magelang diintegrasikan ke dalam STPP Magelang, Akademi Penyuluhan Pertanian Gowa diintegrasikan ke dalam STPP Gowa, dan Sekolah Pertanian Pembangunan Manokwari diintegrasikan ke dalam STPP Manokwari.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pertanian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

Pasal 4…

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2002

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang pertanian, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Pertanian;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

Referensi Silang (5)
UU 2/1989 — SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEPPRES 102/2001 — KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN...
KEPPRES 45/2002 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001
KEPPRES 109/2001 — UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN
KEPPRES 47/2002 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001