KEPPRES
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
Pasal 7
BAB 2 — ONGKOS NAIK HAJI
(1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bertanggungjawab baik terhadap segi keuangan maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan naik haji. (2) Setiap akhir musim haji yang bersangkutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji menyampaikan laporan perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan Ongkos Naik Haji kepada Menteri Agama dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan cq, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.