Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997 tentang PERUBAHAN KEPPRES 15-1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPPRES 32-1997

BAB 9 — KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 98

Departemen Pertambangan dan Energi sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 99

Tugas pokok Departemen Pertambangan dan Energi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pertambangan dan energi.

Pasal 100

Departemen Pertambangan dan Energi terdiri dari :

  1. Menteri;
  2. Sekretariat Jenderal;
  3. Inspektorat Jenderal;
  4. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
  5. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
  7. direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
  8. Direktorat Vertikal di Wilayah.

Pasal 101

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

  1. Biro Perencanaan;
  2. Biro Kepegawaian;
  3. Biro Keuangan;
  4. Biro Hukum;
  5. Biro Kerjasama Luar Negeri;
  6. Biro Lingkungan dan Teknologi;
  7. Biro Umum.

Pasal 102

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  2. Inspektur Kepegawaian;
  3. Inspektur Keuangan;
  4. Inspektur Perlengkapan;
  5. Inspektur Tugas Umum;
  6. Inspektur Pembangunan.

Pasal 103

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum terdiri dari :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Teknik Pertambangan Umum;
  3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
  4. Direktorat Batubara;
  5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral;
  6. Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan.

Pasal 104

Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Sumber Daya Mineral;
  3. Direktorat Geologi Tata Lingkungan;
  4. Direktorat Vulkanologi;
  5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi;
  6. Pusat Pengembangan Geologi Kelautan.

Pasal 105

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri dari :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Eksplorasi dan Produksi;
  3. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran;
  4. Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
  5. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
  6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS";
  7. Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi.

Pasal 106

Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi terdiri dari :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Bina Program Tenaga Listrik;
  3. Direktorat Bina Usaha Ketenaga listrikan;
  4. Direktorat Teknik Ketenaga listrikan;
  5. Direktorat Pengembangan Energi.

Pasal 107

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Wilayah."

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Nopember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Referensi Silang (2)
KEPPRES 15/1984 — Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang...
KEPPRES 32/1997 — Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 tentang...