Pasal 2

PRESIDEN

(1) Tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan Perundingan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 adalah melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perundingan secara terkoordinasi yang mencakup :

• Menginventarisasi permasalahan yang perlu diselesaikan sebagai akibat dari pengalihan kekuasaan atas Timor Timur dari Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa;
• Mengidentifikasi permasalahan yang merupakan prioritas kepentingan nasional Indonesia untuk diperjuangkan dalam perundingan dengan pihak UNTAET;
• Menyusun posisi Indonesia tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kekuasaan atas Timor Timur;
• Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden Republik Indonesia.

(2) Satuan Tugas Penanganan Perundingan bertanggung jawab kepada Presiden

Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.