Pasal 5

(1) Untuk kelancaran proses pengalihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan

Kepegawaian Negara, dan Direktorat Jenderal Anggaran

Departemen Keuangan, secara fungsional melakukan audit

atau inventarisasi di bidangnya masing-masing dalam

proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing instansi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berkoordinasi

dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan

Penyelenggara Negara.

(3) Hasil audit atau inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), diserahkan oleh Kantor Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.