Pasal 8

(1) Departemen/lembaga wajib:

• mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
• engintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
• elakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;
• engintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara;
• elakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
• engenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.

(2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).