Pasal 17

(1) Departemen/lembaga menetapkan kebijakan untuk

mengintensif-kan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

(2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan

dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.