Pasal 8

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan kegiatan:

a. penyediaan/penguasaan tanah;

b. penyusunan rencana tapak tanah;

c. rencana teknis kawasan;

d. penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

e. penyusunan Tata Tertib Kawasan Industri;

f. pematangan tanah;

g. pemasaran kapling industri;

h. pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan. (2) Sebelum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri harus memperoleh Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan: a. bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya tidak berstatus Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri, diberikan oleh Menteri; b. bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1970, dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1970, diberikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri.