SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM

(FORMED POLICE UNIT/FPU) INDONESIA

DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

• bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia;
• bahwa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa/DK PBB Nomor 1769 Tahun 2007 yang memberikan mandat kepada United Nations Department of Peacekeeping Operations/UNDPKO untuk melaksankan Hybrid Operation/Operasi gabungan antara PBB dan Uni Afrika/AMIS (African Union Mission In The Sudan) di Darfur, Sudan dengan nama United Nations Africa Mission In Darfur/UNAMID yang dimulai tanggal 1 Januari 2008 dengan melibatkan 19.555 personel militer dari Uni Afrika, 3.772 personel Polisi dan 19 FPU;
• bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Januari 2008 dipandang perlu mengirimkan Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) Indonesia untuk misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan;
• bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas ada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM

(FORMED POLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN

PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN.

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia yang selanjutnya disebut dengan "FPU INdonesia" untuk bergabung dalam UNAMID guna melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan.

KEDUA: Kebijakan dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional FPU Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional FPU Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan :

1. Seleksai 140 personel Polri untuk bergabung dalam Satuan Tugas FPU INdonesia;
2. Pelatihan pra operasi untuk pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
3. Proses pengadaan peralatan dan perlengkapan perorangan dan kesatuan yang diperlukan Satuan Tugas FPU Indonesia;
4. Koordinasi dengan Menteri Luar Negeri untuk persiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
5. Koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk penyiapan Dukungan Anggaran guna mendukung penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
6. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia selama melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian di Darfur, Sudan.

KEEMPAT : Menteri Luar Negeri, melakukan :

1. Koordinasi dengan PBB berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA;
2. Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007;
3. Koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses reimbursement dari PBB atas biaya operasional Satuan Tugas FPU Indonesia.

KELIMA : Menteri Keuangan, melakukan :

1. Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyediaan dukungan anggaran yang diperlukan untuk penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
2. Koordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan reimbursement dari PBB atas biaya operasional Satuan Tugas FPU Indonesia.

KEENAM : Anggaran penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PBB melalui proses reimbursement.

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDELAPAN :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO