Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan

pemberian tunjangannya apabila yang bersangkutan dibebastugaskan dari

jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana atau karena sebab lain

yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.