Pasal 6

(1) Menteri Keuangan menetapkan rincian jumlah Bantuan untuk

masing-masing Daerah penerima Bantuan setelah berkonsultasi

dengan DPR-RI mengenai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (4), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diadakan

konsultasi tersebut.

(2) Penetapan jumlah Bantuan dilakukan sesuai dengan perkembangan

realisasi APBN.