Pasal 15

Organisasi, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.”

1. Bagian Ketiga BAB II dan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal

21 dihapus.

1. Seluruh ketentuan dalam BAB VI yang terdiri dari judul BAB VI,

Bagian Pertama BAB VI, Bagian Kedua BAB VI, dan ketentuan

Pasal 79 sampai dengan Pasal 91 dihapus.

1. Seluruh ketentuan dalam BAB VII, ketentuan Pasal 92 sampai

dengan Pasal 98 dihapus.

Pasal II …

PRESIDEN

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuia dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Ttd.

Lambock V. Nahattands