PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,

DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANG-AN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN.

Pasal I…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

LPND terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat

BAKOSURTANAL;

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;

2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;

3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;

5. Badan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;

3. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;

4. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;

5. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR."

6. Ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidak berlaku.

7. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 82

(1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(2) Kepala BIN, Kepala LIPI, Kepala LEMHANNAS, dan Kepala

BPN, dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas mempimpin LPND."

1. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 105

Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang mengkoordinasikan."

1. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 106…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND

dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi:

• Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
• Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
• Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
• Menteri Pertanian bagi BULOG;
• Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
• Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
• Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
• Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;
• Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
• Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR."

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Pasal II…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI