Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang PERSETUJUAN ATAS ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

pasal.id

Dalam Anggaran Dasar ini. a. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha INDONESIA dan bergerak dalam bidang perekonomian. b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA serta bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (manfaat) dan/atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan. e. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, tingkat kepengurusan, atau ciri- ciri alamiah tertentu. f. Organisasi perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya dimiliki oleh negara, baik seluruhnya maupun sebahagian, dan diusahakan secara langsung dengan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. h. Badan Usaha Koperasi adalah perusahaan yang diusahakan oleh kumpulan dari orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang secara bersama-sama bergotong-royong, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan persamaan untuk

memajukan kepentingan ekonomi anggotanya, dan kepentingan masyarakat yang didirikan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.. i. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang diusahakan oleh perorangan atau sekelompok orang, dengan tujuan memperoleh laba. j. Himpunan, Persatuan, Ikatan, Kerukunan para pengusaha adalah organisasi pengusaha yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan atau ciri-ciri alamiah tertentu, dapat bersifat nasional dan daerah yang dalam kegiatannya tidak mencari laba. k. Asosiasi, Gabungan, Perhimpuran Perusahaan Sejenis adalah organisasi perusahaan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagang atas jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan dapat bersifat nasional dan/atau daerah yang dalam kegiatannya tidak mencari laba. l. Federasi adalah gabungan asosiasi-asosiasi yang mempunyai kesamaan kepentingan spesifik (masukan sejenis, fungsi keluaran sejennis) yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat nasional dan dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan dan/atau laba.

pasal.id

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1988

TANGGAL 28 JANUARI 1988

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ANGGARAN DASAR 24 SEPTEMBER 1987 MUKADIMAH

Pengusaha INDONESIA menyadari sedalam-dalamnya bahwa Pancasila merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa dan telah menjadi kesepakatan nasional bahwa Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang ekonomi pada hakikatnya adalah wujud pengamalan Pancasila.

Pasal 33 UNDANG-UNDANG Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, menegaskan bahwa perekonomian INDONESIA disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang oleh karena itu, masyarakat dengan binaan dan bimbingan Pemerintah harus mempunyai peranan besar di dalamnya.

Masyarakat pengusaha INDONESIA serta dunia usaha nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta berdasarkan demokrasi ekonomi harus mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dalam mewujudkan pemerataan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan ketahanan nasional.

Untuk menjalankan peran tersebut, usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi nasional harus membina dan mengembangkan kerja sama yang serasi, seimbang dan selaras dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat demi mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha INDONESIA dalam ikut serta melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945.

Pembinaan dan pengembangan kerja sama yang serasi dalam iklim usaha yang sehat itu harus terkait secara sektoral dan lintas sektoral dan didasari prinsip bahwa pengusaha besar hendaknya membina pengusaha kecil sehingga terjalin kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil dengan memperhatikan secara serasi pengusaha sektor informal atas dasar asas kekeluargaan.

UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri MENETAPKAN

bahwa pengusaha INDONESIA di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah pembinaan, wadah komunikasi dan konsultasi, serta wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945.

Atas rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur para pengusaha disusunlah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri ini berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

pasal.id

Tempat Kedudukan

(1) Kamar Dagang dan Industri Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA. (2) Kamar Dagang dan Industri Tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi. (3) Kamar Dagang dan Industri Tingkat Kabupaten/Kotamadya berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya.

pasal.id

Daerah Kerja

Daerah kerja Kamar Dagang dan Industri Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA dan untuk Tingkat I dan II meliputi wilayah masing-masing.

pasal.id

Waktu

Kamar Dagang dan Industri berazazkan UNDANG-UNDANG Nomor : 1 Tahun 1987 didirikan pada tanggal 24 September 1987 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

pasal.id

Asas

Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya Azas.

pasal.id

Landasan

Kamar Dagang dan Industri berdasarkan : a. UNDANG-UNDANG Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. b. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural. c. Keputusan Musyawarah Nasional sebagai landasan Operasional.

pasal.id

Tujuan

Kamar Dagang dan Industri bertujuan : a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha INDONESIA di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai para pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kehidupan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 Pasal 33. b. menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang memungkinkan keikut sertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha sehingga mereka dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.

pasal.id

Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada pasal 8 di atas, Kamar Dagang dan Industri mempunyai tugas pokok : a. membina serta mengembangkan kerja sama yang serasi antara ketiga unsur pelaku ekonomi dan antar pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil. b. memupuk dan meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme pengusaha nasional dalam hal tangungnya jawab sebagai warga negara dan tanggung jawab sosialnya sebagai warga masyarakat. c. membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha INDONESIA. d. melindungi kepentingan pengusaha. e. membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan antara pengusaha. f. mengembangkan iklim usaha yang dapat meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan ekonomi. g. mengembangkan dunia usaha agar pengusaha mampu berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.

pasal.id

Fungsi

Kamar Dagang dan Industri berfungsi: a. mempersatukan, mengarahkan, dan mengerahkan kemampuan usaha serta kegiatan para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. b. memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota, serta menyebarluaskan informasi kepada anggota.

c. menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan latihan bagi anggota. d. menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar pengusaha, antara pengusaha dan pemerintah, serta antara pengusaha dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi demi meningkatkan peran angotanya dalam melaksanakan pembangunan nasional. e. menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik regional maupun internasional, yang menguntungkan perkembangan perekonomian dan dunia usaha nasional.

pasal.id

Kegiatan

Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan : a. memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan, dan keterampilan pengusaha nasional yang dinamis dan mantap demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. b. memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha nasional demi meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang lebih terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi. c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha INDONESIA. d. menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha. e. menyalurkan aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa demi keikutsertaannya dalam pembangunan bidang ekonomi. f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha INDONESIA, baik sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi perusahaan atau organisasi pengusaha. g. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha INDONESIA, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya. h. memelihara kerukunan serta berusaha mencegah persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha INDONESIA, dan mewujudkan kerja sama yang serasi antara usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.

i. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha INDONESIA dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. j. menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri. k. membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha. l. menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. m. menyiapkan dan mengeluarkan keterangan untuk keperluan perdagangan, industri, dan jasa, baik keperluan di dalam negeri maupun keperluan di luar negeri. n. menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan putusan dalam kebijaksanaan ekonomi nasional. o. menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan/atau perusahaan. p. mendorong pengusaha untuk bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan anggota Kamar Dagang dan Industri menurut sektor masing-masing demi meningkatkan profesionalisme dalam bidang masing-masing. q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.

pasal.id

Kerja sama Kamar Dagang dan Industri dengan Pemerintah

Kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri dengan Pemerintah bertujuan : a. mengembangkan hubungan timbal balik di antara keduanya demi mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan nasional. b. mewujudkan iklim usaha yang sehat, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha.

pasal.id

Kerja sama Antar Pengusaha

(1) Kerja sama antar pengusaha berdasarkan kedudukan yang sejajar, sederajat dan seimbang. (2) Kerja sama antar pengusaha bertujuan mengembangkan hubungan yang serasi yang saling menunjang, saling menguntungkan dan saling menghidupi antara tiga unsur pelaku ekonomi nasional dan antar pengusaha besar, menengah dan kecil

berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 Pasal 33.