Pasal 6

(1) Pelaksana pemegang akses sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) dapat memberikan

mandat akses kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. (21 Pelaksana pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kerahasiaan Data dan lnformasi Geospasial.

(3) Selain pelaksana pemegang akses dan penerima mandat

akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan akses atas Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.