Pasal 2

(1) Data dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal I diperuntukkan untuk pemegang akses yang terdiri atas:

• Presiden dan Wakil Presiden;
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
• Kepala Badan Informasi Geospasial;
• menteri .

SK No 191096 A

PRESIDEN

• menteri atau pimpinan lembaga;
• gubernur;
• bupati/wali kota; dan
• masyarakat. (21 Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretariat Kebijakan Satu Peta.

(3) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.

(4) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan oleh Walidata.

(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

terdiri dari orang perseorangan, badan usaha, dan badan hukum.