Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Pasal 1

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun

Anggaran 2011 dirinci menurut organisasi/bagian

anggaran, unit organisasi, fungsi, sub fungsi,

program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana, dan

prakiraan maju.depkumham.go.id(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

www.djpp.depkumham.go.id

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5167);depkumham.go.id6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

  1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

  1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

www.djpp.depkumham.go.id

Referensi Silang (10)
UU 10/2010 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 15/2004
PP 20/2004 — Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004...
PP 21/2004 — Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004...
PERPRES 53/2010 — Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang...
PERPRES 29/2010 — Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang...
KEPPRES 42/2002 — PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
UU 10/2010 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA [Pasal 6 ayat (6)]