Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN STRUTURAL SEBAGIMANA TELAH LIMA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1991

Pasal 1

Mengubah Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 46 Tahun 1991, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d, angka 14 (Departemen Agama) huruf c dan d, serta Lampiran V (Kejaksaan Agung) huruf a, c, dan d, serta Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

  1. Lampiran 1 angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d,

"d. Eselon II b:

  1. Wakil Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum;

  2. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi;

  3. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi;

  4. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi;

  5. Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

  6. Koordinator pada Biro Kepegawaian."

  1. Lampiran I angka 14 (Departemen Agama) huruf c, dan d,

"c. Eselon II a:

  1. Kepala Biro;

  2. Inspektur;

  3. Direktur;

  4. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;

  5. Kepala Pusat;

  6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;

  7. Pembantu Dekan pada Institut Agama Islam Negeri;

  8. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama."

d. Eselon II b:

  1. Kepala Biro pada Institut Agama Islam Negeri;

  2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri;

  3. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I a."

  1. Lampiran V (Kejaksaan Agung) huruf a, c, dan d,

"a. Eselon I a:

  1. Wakil Jaksa Agung;

  2. Jaksa Agung Muda. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c. Eselon II a:

  1. Staf ahli (yang pengangkatannya oleh Jaksa Agung);

  2. Sekretaris Jaksa Agung Muda;

  3. Kepala Biro;

  4. Inspektur;

  5. Direktur;

  6. Kepala Pusat;

  7. Kepala Kejaksaan Tinggi.

d. Eselon II b:

  1. Staf Jaksa Agung;

  2. Wakil Kejaksaan Tinggi."

  1. Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintah di Daerah) huruf d,

"d. Eselon II b:

  1. Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;

  2. Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;

  3. Kepala Dinas Daerah Tingkat I;

  4. Wakil Kepala BP-7 Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

  5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;

  6. Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A;

  7. Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

  8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;

  9. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi;

  10. Walikotamadya Batam;

  11. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II."

Pasal 2

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 9/1985 — Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang JENJANG...
Referensi Silang (1)
KEPPRES 9/1985 — Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang...