Pasal 1

Mengubah Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 46 Tahun 1991, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d, angka 14 (Departemen Agama) huruf c dan d, serta Lampiran V (Kejaksaan Agung) huruf a, c, dan d, serta Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran 1 angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d,

"d. Eselon II b:

1. Wakil Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum;

2. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi;

3. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi;

4. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi;

5. Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Koordinator pada Biro Kepegawaian."

2. Lampiran I angka 14 (Departemen Agama) huruf c, dan d,

"c. Eselon II a:

1. Kepala Biro;

2. Inspektur;

3. Direktur;

4. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;

5. Kepala Pusat;

6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;

7. Pembantu Dekan pada Institut Agama Islam Negeri;

8. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama."

d. Eselon II b:

1. Kepala Biro pada Institut Agama Islam Negeri;

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri;

3. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I a."

3. Lampiran V (Kejaksaan Agung) huruf a, c, dan d,

"a. Eselon I a:

1. Wakil Jaksa Agung;

2. Jaksa Agung Muda. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c. Eselon II a:

1. Staf ahli (yang pengangkatannya oleh Jaksa Agung);

2. Sekretaris Jaksa Agung Muda;

3. Kepala Biro;

4. Inspektur;

5. Direktur;

6. Kepala Pusat;

7. Kepala Kejaksaan Tinggi.

d. Eselon II b:

1. Staf Jaksa Agung;

2. Wakil Kejaksaan Tinggi."

4. Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintah di Daerah) huruf d,

"d. Eselon II b:

1. Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;

2. Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;

3. Kepala Dinas Daerah Tingkat I;

4. Wakil Kepala BP-7 Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;

6. Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A;

7. Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;

9. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi;

10. Walikotamadya Batam;

11. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II."