Pasal 7

Susunan Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf e terdiri atas:

• Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
• Kementerian Dalam Negeri:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional:

1. Direktur Jenderal Tata Ruang;
2. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; dan
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Sekretaris SK No l9l9l7 A

r=rrr+Trjrtt

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; dan
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

• KementerianKeuangan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal; dan
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak;

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemmahan Ralryat:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya;
2. Direktur Jenderal Perumahan;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air; dan
4. Direktur Jenderal Bina Marga: Penanaman g. Kementerian lnvestasi lBad,an Koordinasi Modal:
5. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
6. Deputi Bidang Pengembangan tklim Penanaman Modal;
7. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
8. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
9. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;

• Otorita lbu Kota Nusantara:

1. Deputi Bidang Pendanaan dan lnvestasi;
2. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; dan
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;

• Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung;
• Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan l.Otoritas... SK No 191918 A

1. Otoritas Jasa Keuangan:
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; dan
4. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.