Pasal 5

Guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional Tim Penanggulangan di

daerah, dibentuk Tim Pelaksana Daerah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota

selaku penanggung jawab penuh pelaksanaan otonomi daerah termasuk

penegakan hukum di daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.