Pasal 2

(1) Membentuk Tim Konsultasi Privatisasi BUMN yang selanjutnya disebut

Tim Konsultasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

• Ketua

merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang

Perekonomian;

• Wakil Ketua

merangkap Anggota : Menteri Keuangan;

• Sekretaris

merangkap Anggota : Direktur Jenderal Pembinaan BUMN,

Departemen Keuangan;

• Anggota …

PRESIDEN

• Anggota : 1. Menteri yang membuat kebijakan di

sektor dimana BUMN melakukan

kegiatan usaha;

2.. Sekretaris Jenderal Departemen

Keuangan;

1. Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan, Departemen Keuangan;

1. Direktur Jenderal Anggaran,

Departemen Keuangan;

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

(2) Sekretaris Tim Konsultasi dapat membentuk Sekretariat di Direktorat

Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan.

(3) Menteri yang membuat kebijakan di sektor dimana BUMN melakukan

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi anggota

Tim Konsultasi hanya dalam privatisasi BUMN di bidangnya.