Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH

Pasal 1

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Halmahera Timur

berkedudukan di Maba.

(2) Membentuk Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu

berkedudukan di Bobong.

(3) Membentuk Kejaksaan Negeri Pesawaran berkedudukan

di Gedong Tataan.

(4) Membentuk Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah

berkedudukan di Karang Tinggi.

Pasal

tl.* \

pRl;6li]f N REPUBL. IK INilOT"If,:,IA

3

Pasal 2

(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur

meliputi wilayah I(abupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara.

(2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu meliputi

wilayah Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.

(3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pesawaran meliputi

wilayah Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.

(4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah

meliputi wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Ha-lmahera

Timur, maka Kabupaten Halmahera Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

(2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu,

maka Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

(3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pesawara-n,

maka Kabupaten Pesawaran dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

(4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bengkulu

Tengah, maka Kabupaten Bengkulu Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Pasal

PRESTI}[r'{

4

Pasal 4

(1) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan,

penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur; dan
  • telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

(2) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan,

penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu; dan
  • telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

(3) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan,

penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Pesawaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran; dan
  • telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. (a) Pada...

pRE*ln[l.l ,tf,FluHLll{ lNf i.''Nl:sll\

5

(4) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan,

penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah; dan
  • telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oieh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyeienggarakan Llrusan pemerintahan di biclang aparatur negara.

Pasal "..

PRESIDTN

6

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2Ol9

INDONESIA,

ttd

JCIi(O $/IDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

Asi i Bidang Hukum, Hak Aparatur Negara, .,ctan

\fi .il 4 ,it Sucipto

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa kejaksaan negeri;

  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT

1" Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang ...

Fl?ESf t)ilr"1

REPLJE}I-IK INI}(}NT1,IA

o

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44Oll;
  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 20IO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

Referensi Silang (3)
UU 16/2004 — KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERPRES 29/2016 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010
UU 16/2004 — KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA [Pasal 6 ayat (2)]