TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset

milik negara dan upaya meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional,

regional dan internasional, diperlukan sarana olahraga yang baik dan

memenuhi persyaratan standar internasional;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka lebih

memberdayakan dan meningkatkan peran Gelanggang Olahraga Bung Karno,

bagi peningkatan dan pengembangan keolahragaan nasional, dipandang perlu

membentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga

Bung Karno;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

1. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968);

1. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola

Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999;

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama

Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno;

MEMUTUSKAN : ….

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG

KARNO.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga

Bung Karno, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim

Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut:

1. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Keuangan;

Wakil Ketua : Menteri Pendidikan Nasional;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Sekretaris Negara;

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

5. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia;

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung

Karno.

2. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda

dan Olahraga, Departemen Pendidikan Nasional;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik

Negara, Departemen Keuangan;

1. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen

Keuangan;

1. Direktur ….

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah;

1. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan

Sumber Daya;

1. Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan,

Badan Pertanahan Nasional;

Sekretaris : Ketua Direksi Pelaksana Gelanggang Olahraga Bung

Karno.

KEDUA : Tim Pengkajian bertugas:

1. Melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan

pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik negara.

1. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana yang ada di

Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai aset nasional untuk

meningkatkan dan mengembangkan keolahragaan nasional.

KETIGA : Tim Pengkajian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh

Sekretariat Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

KEEMPAT : Tim Pengkajian melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan sejak

Keputusan Presiden ini ditetapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Presiden.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian

dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung

Karno.

KEENAM : ….

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, ttd Lambock V. Nahattands