TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 TAHUN 2001

TENTANG

TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik Negara dan upaya meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional, telah dibentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001;

• bahwa sehubungan dengan pembentukan Kebinet Gotong Royong dan belum selesainya pelaksanaan tugas Tim tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

1. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indonesische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno;

MEMUTUSKAN : …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN

PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.

PERTAMA: Membentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut:

1. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Keuangan; merangkap anggota Wakil Ketua : Menteri Negara Badan Usaha Milik merangkap anggota Negara Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia; Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

2. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Anggota : 1. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

1. Direktur Jenderal Olahraga, Departemen Pendidikan Nasional;

2. Direktur …

3. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

4. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;

5. Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;

6. Direktur Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

Sekretaris : 1. Ketua Direksi Pelaksana Gelanggang Olahraga Bung Karno;

1. Kepala Biro Umum, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA: Tim Pengkajian bertugas:

1. Melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik Negara.
2. Melakukan uji tuntas (due diligence) yang meliputi pemeriksaan keuangan (financial audit) dan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana yang ada di Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai aset nasional untuk meningkatkan dan mengembangkan keolahragaan nasional.
4. Mengkoordinasikan persiapan pembentukan badan hukum yang berfungsi melaksanakan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai hasil pengkajian Tim.

KETIGA: Tim Pengkajian melanjutkan pelaksanaan tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001.

KEEMPAT : …

KEEMPAT: Tim Pengkajian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bunga Karno.

KELIMA: Tim Pengkajian dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan dan atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEENAM: Tugas Tim Pengkajian berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002 dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

KEDELAPAN: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI